Makna dan Kegunaan APBN dalam Tata Kelola Keuangan Negara


JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, APBN dirancang untuk mencerminkan transparansi dan tanggung jawab dalam mencapai kesejahteraan rakyat. 

Dokumen ini disusun dan disahkan setiap tahun, mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara.


Komposisi APBN

APBN terdiri dari tiga komponen utama:

  • Anggaran Pendapatan: Bagian ini mencakup semua sumber pendapatan negara.
  • Anggaran Belanja: Menentukan alokasi pengeluaran negara dalam satu tahun.
  • Pembiayaan: Merupakan mekanisme untuk menutupi defisit anggaran.

Sebelum APBN disahkan, terlebih dahulu dibuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) oleh Menteri Keuangan.


Fungsi APBN

Berikut adalah fungsi-fungsi utama APBN:

  • Otorisasi: Menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan anggaran.
  • Perencanaan: Berperan sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan negara.
  • Pengawasan: Memastikan kegiatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan.
  • Alokasi: Mengarahkan anggaran untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.
  • Distribusi: Memastikan keadilan dalam kebijakan anggaran.
  • Stabilisasi: Berfungsi sebagai alat dalam memelihara keseimbangan ekonomi.


Tujuan APBN

Tujuan utama dari APBN, seperti dijelaskan oleh Eman Sulaiman dan rekan, adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara guna mendorong produksi, menciptakan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Beberapa tujuan lainnya meliputi:

  • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
  • Menjadi pedoman dalam tugas kenegaraan.
  • Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah.
  • Memperbaiki koordinasi dalam pemerintahan.
  • Membantu mengatasi inflasi.
  • Menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik.
  • Memenuhi prioritas belanja pemerintah.


APBN merupakan alat vital dalam pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan yang efisien dan efektif dari pendapatan dan pengeluaran negara. Fungsi dan tujuan APBN ini menegaskan peran pentingnya dalam mencapai kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.


Dasar Hukum dan Referensi

  • UUD 1945.
  • UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
  • UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  • UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.


MTB

Jurnalis bisnis dan ekonomi di salah satu media nasional. Saya menulis soal kewirausahaan, finansial, saham, hukum bisnis,dan hal-hal menarik lainnya. Meraih gelar MBA dari SBM ITB.

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال