12/19/2018

Perumahan Islami


Gumpalan -- Indonesia adalah negara yang mayoritas pendudukan dari kalangan beragama Islam, atau muslim. Terutama di daerah Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan beberapa pulau lainnya. Hanya sedikit pulau yang mayoritas warganya beragama selain itu, misalnya Bali yang mayoritas Hindu dan Papua yang mayoritas Nasrani.

Namun, sebagai kelompok minoritas, terutama di Ibu Kota, banyak juga muslim yang merasa jadi minoritas. Meminoritaskan diri ini banyak sekali terlihat, terutama dalam narasi politik Tanah Air blakangan ini yang banyak menggunakan terminologi agama sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan.

Agama sebagai kendaraan politik bukan hal baru, malahan sesuatu yang sejak lama dilakukan dalam perdaban manusia, jauh sebelum periode kenabian Muhammad SAW. Agama adalah instrumen yang sangat efektif untuk menaklukkan individu dalam sebuah kekuasaan. Itulah kenapa pemuka agama mendapat posisi sangat tinggi, bukan hanya bagi rakyat jelata, tetapi juga bagi penguasa.

Anda bisa menemukan kajian ini dalam banyak buku, untuk sementara ini kita kembali kepada kondisi aktual di Indonesia. Selain isu-isu bahwa muslim diminoritaskan, walaupun pada faktanya itu hanyalah pertarungan 'politik'. Kita menyebut politik tak hanya sebatas perebutan kursi presiden dan DPR atau partai, ya, namun juga dalam terminologi ekonomi.

Kesadaran untuk meminoritaskan diri itu juga tampak dalam bisnis perumahan, di mana mulai banyak bermunculakn klaster atau perumahan yang menggunakan nama Islam, seperti perumahan islami, perumahan dengan memakai bahasa Arab dan ditambah embel-embel syariah, dan sebagainya.

Kenapa itu bisa disebut upaya meminoritaskan diri? Karena kita bisa melihat bahwa embel-embel Islam dalam nama kampung sudah dipakai lama. Misalnya Kampung Islam, Kampung Jawa, Pecinan, atau berbagai nama suku lain yang kerap kita jumpai. Di Banyuwangi ada Kampung Mandar dan Kampung Arab.

Penggunaan nama suku, ras, atau daerah itu menandakan bahwa mereka adalah kelompok minoritas yang menghuni suatu kawasan, di tengah mayoritas. Misalnya tak ada Kampung Bali di Bali, adanya Kampung Bali pasti di luar Bali.

Ketika Perumahan Islami muncul di Jabodetabek, otomatis kita jadi bertanya-tanya, apakah sebetulnya mayoritas orang Jabodetabek itu Kristen, Hindu, Buddha, atau apa... Atau asumsinya, di luar perumahan itu mayoritas tidak Islami, ya kan.

Maka terbaca dengan jelas, bahwa terminologi Islami yang mereka gunakan secara tidak sadar membawa mereka ke dalam upaya untuk meminoritaskan diri. Apakah ini berbahaya? Bagi saya ada bahayanya. Lebih dari sekadar meminoritaskan diri, membawa nama-nama seperti itu seperti upaya untuk membuat dinding pembatas, atau memenjarakan diri dalam lingkup yang kecil.

Padahal, hubungan sesama manusia dalam Islam diakui sangat penting, dan karena itu diatur dalam kitan suci. Walaupun tidak ada larangan sama sekali memberikan nama Islami, atau nama-nama Arab. Boleh-boleh saja menggunakan nama Arab, sama seperti para pengembang menggunakan nama dari bahasa Inggris. Keduanya untuk jualan.

Nah, dalam konteks jualan tidak ada persoalan. Tapi lebih dalam dari itu, ada sesuatu yang diterjemahkan secara keliru.

12/11/2018

,

Ngaku Fitnah Jokowi Kok Tidak Ditangkap?

GUMPALAN -- Politikus La Nyalla Mattalitti kembali buka suara. Politisi yang awalnya berada di kubu lawan Joko Widodo itu kini membela sang Presiden.


Lewat berbagai media, La Nyalla mengaku sempat ikut menyebarkan isu bahwa petahana Presiden Joko Widodo sebagai aktivis Partai Komunis Indonesia atau PKI yang eksistensinya telah diberangus di era Orde Baru lewat tragedi 1965.

Namun, La Nyalla mengaku sudah meminta maaf kepada Jokowi dan menyatakan kini telah bertobat. Nah, pertanyaanya, kenapa La Nyalla tak diproses polisi karena telah mengaku sebagai pihak yang menyebar fitnah pada 2014?

La Nyalla sendiri sudah menyatakan menyesal telah mengembuskan berbagai isu negatif lainnya tentang Jokowi saat Pilpres 2014. Ia juga mengaku menjadi salah satu pihak yang ikut menyebarkan taboid Obor Rakyat, media propaganda yang merugikan Jokowi dan isinya fitnah melulu.

"Saya datang ke beliau, saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, China. Saya yang sebarkan Obor di Jawa Timur, Madura. Akhirnya saya datang ke beliau dan sampaikan, saya mau minta maaf tiga kali. Alhamdulillah dimaafkan, ya sudah. Kalau sudah berani seperti itu, berarti, yang saya tahu tidak betul Pak Jokowi anti-Islam," kata La Nyalla seperti dikutip dari Detik.com, 11 Desember 2018.

Kini, sebagai pendukung Jokowi, mantan Ketua Umum PSSI-KPSI periode 2012 hingga 2016 itu berkampanye untuk membersihkan namanya. Alias, menjilat ludah sendiri, atau dalam istilah netizen: Semua akan cebong pada waktunya.

Bahkan, sekarang La Nyalla mencibir pihak-pihak yang masih percaya Jokowi adalah anggota PKI. Ia menyebutnya dengan istilah 'gelap mata'. Ya, bagaimana, dia sendiri dahulu yang menyebar fitnah itu. Mana mau orang tiba-tiba percaya sebaliknya.

Siapa sih Sebenarnya La Nyalla? 

Baik, kita terangkan sejenak, La Nyalla Mattalitti lahir 10 Mei 1959. Popularitasnya naik saat menjadi orang nomor satu di dunia sepak bola Indonesia karena menjabat sebagai ketua umum PSSI-KPSI periode 2012 hingga 2016. Bener nggak sih?

La Nyalla menggantikan Djohar Arifin Husin melalui kongres luar biasa yang diprakarsai oleh Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI), di Hotel Mercure, Ancol. Nah, setelah KPSI melebur dengan PSSI dia diangkat menjadi Wakil Ketua PSSI menggantikan Farid Rahman.

Pria Bugis yang besar di Surabaya ini juga dikenal sebagai salah satu pengusaha dan tokoh populer di Jawa Timur.


12/06/2018

,

Prabowo Marah, Medianya Ketawa-Ketawa Saja


GUMPALAN--O-- Dear gumpalanmania! Hari-hari terbentang dan banyak berita menantang untuk kita bahas bersama. Minggu-minggu ini aroma syariah dari ajang Reuni 212 masih menguar, menyisakan Prabowo yang kelimpungan menuduh media partisan. Pak Prabs, tolong sebut media kami ini, gumpalan, sebagai media partisan. Tolong, pliiiiiss... mention di twit dan postingan Instagramnya dong... yha yha yha. 

Saat ini, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto sedanga geram dengan integritas dan objektivitas media-media di Indonesia. Kenapa? Karena Prabowo merasa bahwa media sudah tidak lagi objektif memberikan informasi atas berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan. 

Musababnya adalah dari aksi Reuni 212. Prabowo and the team mengklaim peserta reuni di Monas Minggu lalu mencapai 11 juta, ya mungkin yang hadir di Twitter dan Instagram dihitung. 

Sayangnya, menurut Prabowo, banyak media yang justru menulis bahwa lautan manusia yang berkumpul di sekitar Monas itu hanya berjumlah puluhan ribu. Hmm, menghina sekali menyebut kerumunan itu puluhan ribu... Jiwa siapa tak terguncang ketika kerumunan manusia sebanyak itu hanya disebut puluhan ribu? 

Inilah yang membuat Prabowo enggan memberikan keterangan kepada media. Hal ini disampaikan Prabowo ketika melayani wartawan yang hendak mewawancarainya usai menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional. 

“Untuk apa wawancara saya, orang kemarin 11 juta kau bilang enggak ada orang,” kata Prabowo dengan nada tinggi di Hotel Sahid, Sudirman, Jakarta, Rabu (5/12/2018), seperti ditulis Kumparan, juga di banyak media online lainnya. Wah, makin seru saja, setelah dahulu menganggap wartawan tak mampu masuk mal karena gajinya kecil, dan pada 2014 pernah menghardik wartawan karena menganggap pertanyaan kritis sebagai pertanyaan pesanan redakturnya. 

Menanggapi Prabowo, para wartawan yang hendak mewawancarainya membantah Ketum Gerindra itu. Mereka menyebut ada juga media yang menyebut jumlah peserta aksi Reuni 212 mencapai jutaan. 

Prabowo tetap tegas dengan pendapatnya bahwa banyak media nasional yang tidak objektif.
“Bagaimana? Orang kalian bilang hanya 30 ribu orang yang hadir, CNN yang bilang. Ya tapi redaksi kamu bilang enggak ada orang di situ, hanya beberapa puluh ribu. Itu kan tidak objektif, enggak boleh dong. Kebebasan pers, jurnalisme itu harus objektif, memberitahu apa adanya,” tegas Prabowo. 

Prabowo mengatakan, media-media yang memberitakan hanya puluhan ribu massa pada aksi reuni 212 harus ditegur. Sebab, sikap tersebut sama saja telah menipu rakyat. Menurut Prabowo, rakyat pun tak segan akan meninggalkan media-media yang tidak objektif itu. 

Yha, kalau mau ditinggalkan, ya tinggalin saja. Kan bisa baca media yang lebih obyektif, yaitu media sosial. Biasanya di sana ada berita yang lebih akurat dan obyektif, termasuk dahulu itu berita pengeroyokan Ratna Sarumpaet. 

Selamat datang di Indonesia, Pak Prabowo....


12/03/2018

Reuni 212 dan Anies atau Prabowo




GUMPALAN -- Reuni 212—lepas dari makna nama acara yang tampaknya sebagai bentuk glorifikasi diri dan upaya pencitraan sebagai aksi intelektual—sangat sukses. Kita bisa bicara jumlah, atau konten yang dibawa kelompok masyarakat yang mengatasnamakan golongan Islam Indonesia ini.
Gerakan ini sukses sebagai gerakan politik. Ya, jelas ini gerakan politik. Jika ada yang bilang ini bukan gerakan politik, bisa dipastikan itu disampaikan politisi atau orang yang memang terlibat di dalamnya dalam tengah dalam proses branding gerakan 212.
Jika bukan gerakan politik, bagi saya, malah aksi ini bisa disebut gagal. Karena memang tidak ada artikulasi lain dalam menerjemahkannya secara lebih gamblang selain sebagai gerakan politik kalangan Islam perkotaan di Indonesia. Penggeraknya, atau pendukung utama, atau inisiatornya jelas orang-orang yang terafiliasi dengan partai politik, tanpa itu saya kira sulit bisa sampai pada tahap sesukses saat ini.
PKS, PAN, dan mantan HTI jelas di dalamnya, mengingat representasi mereka sebagai kelompok gerakan Islam perkotaan yang muncul pasca-Orde Baru. Di sinilah aksi 212 atau reuninya sebagai sebuah gerakan politik kalangan Islam perkotaan berhasil. Baru kemudian kita menghitung Partai Gerindra atau unsur partai lain yang ikut nebeng. Sementara itu FPI dan kelompok-kelompok kecil lain yang cukup militan menjadi bagian kecil yang seolah besar.
Kenapa bisa begitu? Menurut analisis saya, kelompok inilah yang akan jadi tameng jika aksi berjalan buruk, mereka yang akan dan siap di-bully. Artinya, memang ada kelompok kecil yang militansinya tinggi dan terorganisir dengan baik, yang berkorban untuk menjadi peluru utama. Pengorbanan FPI dalam gerakan ini jelas paling luar biasa karena mereka seolah-olah nir-politik.
Gelombang politik itu ada pada partai-partai dan simpatisan yang secara teguh mendukung gerakan-gerakan unjuk gigi menjelang Pilpres 2019. Penting bagi koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga Uno untuk bisa menunjukkan seberapa kuat dukungan kelompok Islam perkotaan dalam konstestasi politik di Tanah Air. Pasalnya, mereka terlalu sering kalah dalam berbagai survei elektoral, yang jelas tidak bisa dikontrolnya. Tapi saya masih percaya survei elektoral sebagai cara untuk mengukur dan mengevaluasi popularitas.
Reuni 212 kali ini jelas hasilnya, akan mengerek popularitas Prabowo-Sandi dan gerbong pendukungnya. Tak terbantahkan bahwa mereka berhasil mengonsolidasi diri, meningkatkan kepercayaan diri, terutama setelah terbongkarnya kasus kebohongan Ratna Sarumpaet ke hadapan publik. Kasus hoax oleh Ratna cukup menggerus elektabilitas partai-partai pengusung Prabowo-Sandi, dan Reuni 212 adalah cara untuk mentralisir pengaruh negatif itu. Toh, masyarakat cepat lupa.
Di sisi lain, konsolidasi yang sangat sukses lewat Reuni 212 ini adalah bentuk kampanye terselubung yang tidak bakal melanggar peraturan kampanye. Bagus, kan? Ucapan Hidayat Nur wahid bahwa gerakan ini bebas dari unsur politik, justru mempertegasnya. Ya, dia sendiri orang politik, dan kita bisa mhfum lah setiap yang keluar dari mulutnya bisa saja disebut politis. Biasa saja, tidak perlu dipersoalkan. Toh, sebagai politisi, seharusnya mereka bangga bahwa suatu gerakan politik berdampak sosial cukup besar. Itu tujuan politik. Kecuali, tujuannya hanya untuk cari kekuasaan… maka yang perlu dilakukan adalah menyangkalnya sebagai gerakan politik, karena tujuannya lain.
Politik itu mulia, karena merupakan cara untuk memperjuangkan nasib suatu kelompok dalam proses sosial manusia. Tak harus kelompok, memperjuangkan kepentingan diri sendiri pun semestinya bisa sangat politis. Wajar. Dan di sini kita bicara kata politik dalam konotasi yang barangkali netral… netral dalam pengertian bahwa politik bisa baik, bisa jahat, bisa abu-abu.
Reuni 212 dan gerakan-gerakan sejenis sesungguhnya adalah upaya untuk mengkaderisasi massa, membangun jejeraing, menguatkan tujuan politik bersama, dan sering pula mampu membuat kesepakatan atau tujuan bersama. Gerakan ini berhasil dalam banyak segi, termasuk dalam hal kaderisasi. Salah satu buktinya adalah jumlah yang semakin banyak. Padahal, logikanya, peserta aksi 212 atau aksi 4..berapa itu, sudah berkurang pendukungnya karena tujuannya sudah tercapai; pemenjaraan Ahok.
Maka, banyak alumni 212 yang mungkin sudah mundur atau embubarkan diri mengingat tujuan politiknya sudah tuntas. Bagusnya adalah, para inisiator yang terafiliasi dengan partai, atau minimal simpatisan partai, cukup berhasil untuk terus menyambung tali persaudaraan ideologis dengan terus menggemakan tujuan-tujuan baru yang masih relevan dengan tujuan politik mereka. Mulai dari Jokowi sebagai musuh bersama, hingga dukungan ke Prabowo. Narasi-narasi itu harus tetap dibangun agar mereka tetap bersatu. Tanpa tujuan seperti itu, saya khawatir mereka kemudian akan melihat ke dalam dirinya sendiri dan sadar soal hak-hak atau kue yang harusnya mereka dapatkan dalam gerakan ini, yaitu kekuasaan atau peran. Biasanya ributnya nanti, kalau Prabowo, misalnya sudah jadi presiden. Karena, para pendukung gerakan 212 akan melihat jasa-jasa dirinya, sementara di sisi lain, yang menikmati panennya adalah politisi lewat pembagian kekuasaan. Sangat sulit membagi kekuasaan ke semua unsur, apalagi secara adil.
Regenerasi 212 sebagai gerakan politik juga tampak dari semangatnya untuk terus membawa anak-anak muda, juga anak-anak mereka, ke dalam aksi. Doktrinasi lewat gawai dan keluarga paling efektif, dan gerakan kumpul bersama itu membuktikan betapa suksesnya cara-cara konsolidasi semacam ini. Ya, di masa lalu mungki PKI yang melakukan, tapi tidak cukup relevan untuk sekadar menyamakan atau mencari benang merahnya. Meramu grakan politik massa dengan gerakan politik kader adalah kunci sukses untuk mendapatkan tempat dalam politik prosedural di Indonesia.
Hal lainnya adalah keberhasilan isu agama sebagai pemersatu dan kekuatan dalam kehidupan politik. Saya masih melihat bahwa isu agama sebenarnya netral saja dipakai, asal bukan dalam konteks untuk diskriminasi. Walaupun, tetap saja pada kenyataanya, jika Anda orang luar dan kemudian merasakan nuansa wacana di dalam gerakan ini, maka nuansa merendahkan pihak lain karena faktor agama itu tampak sebagai hal yang biasa saja. Ini berbahaya jika eskalasinya meningkat pada kekerasan dan konflik. Karena itu perlu dijaga betul agar hal-hal seperti itu tidak malah jadi bumerang dan menghancurkan mereka.
Rasa percaya diri yang telah dibangun lewat isu agama ini akan meningkatkan ego, memang. Ini hal yang sudah bisa dilihat, misalnya mereka mendikotomi pihak hanya sebagai kami atau mereka, cebong atau kampret. Pikiran sempit ini sudah lama tertanam dan tidak mudah dinetralisir, lebih mudah untuk memperbesar apinya, malah. Pasalnya, kelompok-kelompok yang tampak mudah terorganisir ini sejatinya juga mudah terhasutoleh kabar bohong. Kita harus ingat bahwa orang-orang kritis akan sangat sulit dimasukkan dalam kerumunan, ke pihak mana pun tentunya.
Orang-orang yang mudah diajak berkumpul dengan alasan yang dibuat-buat, akan dengan mudah juga dihasut dalam konteks kekacauan. Ini bisa berbahaya, dan sudah sering terjadi di Indonesia. Itulah kenapa seolah-olah pemerintah phobia dengan gerakan massa yang bisa mengumpulkan ribuan hingga jutaan orang. Orang yang bisa dengan mudah dikumpulkan, tampaknya juga mudah kena pengarus dari hasutan, terutama jika dilakukan oleh pemimpin-pemimpinnya di dalam kelompok. Jangan harap mereka terhasut oleh provokasi penyusup, karena mereka juga belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Justru yang berbahaya adalah provokasi dari orang-orang yang mereka percayai dalam kelompok itu, dan mereka mengenalinya. Artinya, atas hasutan pihak yang tak dikenal, kelompok ini solid melawan, tapi oleh hasutan dari orang dalam, maka bisa jadi amuk yang berbahaya.
Ada banyak hal lagi yang bisa kita analisis dari gerakan politik 212 ini, namun waktu saya untuk menulis dan apalagi menatanya sangat terbatas. Kita belum bicara soal posisi Anies Baswedan dalam gerakan ini, yang sebenarnya paling diuntungkan, bukan Prabowo. Anies lah mungkin orang yang akan memanen gerakan ini pada 2024, jika gerakan ini bisa tetap utuh sampai di sana, dan tidak ada banyak friksi secara internal, atau kejadian luar biasa lainnya.