GUMPALAN - Sobat GUMPALAN, wacana politik di media sosial maupun media mainstream Indonesia terus mengangkat dengan isu dan debat sampah yang kian menumpuk. Menjelang pilpres dan pileg, perang urat saraf dikumandangkan para politisi maupun komentator.

Sekarang ini kita tim redaksi GUMPALAN menangkap gejala adanya friksi yang kian tidak terarah. Perang tidak hanya ditujukan untuk lawan, tapi juga memerangi sang wasit, menyerang komentator, dan kami khawatir para pemain politik itu sebentar lagi menyerang penonton dan komentator, termasuk GUMPALAN.

Gejala-gejala ini mulai tampak pada pribadi andi arief sang sekjen partai demokrat, yang dalam hal ini tidak punya calon dalam kontestasi capres-cawapres. Juga pada beberapa politis lainnya, tentu saja. Penyebutan andi arief hanya sebagai contoh lantaran ia cukup dikenal dengan sejumlah kontroversi, yang terakhir dikait-kaitkan dengan hoax soal surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sebagai petinggi partai dan terakhir sebagai pesohor di media sosial, karena pengikutnya termasuk banyak dan menunggu ia mentwitkan sesuatu yang 'bernilai' untuk ditanggapi. Andi arief sekarang ini cukup gencar menyuarakan ketidakpercayaan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Jika publik kemudian sependapat dengannya, tentu sangat berbahaya karena kontestasi demokrasi jadi tidak bernilai lantaran netralitas penyelenggara ya tidak legitimate.

Dalam demokrasi, kepercayaan publik amat penting mengingat apa yang terjadi banyak bergantung padanya. Politisi yang tak dipercaya otomatis akan bisa gugur atau tidak terpilih. Apalagi jualan politisi dalam kampanye adalah janji-janji yang memang fiktif selama jadi janji kampanye.

Hilangnya kepercayaan publik juga akan mudah jadi sumbu pembakar emosi dan pada akhirnya akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Yang diharapkan dari tidak percaya ya publik terhadap KPU adalah delegitimasi siapa yang kemudian terpilih dalam kontestasi ini. Ini juga bisa menimbulkan kemarahan publik, dan pada akhirnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dalam kasus-kasus people power atau publik yang menggulingkan pemerintah resmi, atau juga sejatinya orang yang memanfaatkan kemarahan masyarakat, dimulai dari ketidakpercayaan atas penyelenggara pemilu.

Ini adalah amunisi yang kuat untuk menimbulkan kekacauan, lebih berbahaya daripada sekadar mendelegitimasi salah satu kontestan. Seperti sepakbola, jika wasitnya tidak kredibel tentu permainan jadi buruk seluruhnya, mau menang atau kalah ya kecewa. Maka rusuhlab pemain dan penonton. Kalau yang tidak bener adalah pemain, maka ada wasit yang akan menghakimi. Tapi kalau sudah wasit yang tidak benar, maka rusaklah seluruh permainan.

Dari narasi sederhana ini kita bisa melihat bahwa posisi KPU itu krusial. Bukannya kita sekadar membela KPU ya, tapi kalau menyebarkan kebohongan demi menghancurkan citra KPU itu sesuatu yang patut dicurigai. Namun, ini berbeda jika KPU memang terbukti bersalah, maka ya memang kita semua harus bertindak.

Legitimasi KPU bisa jadi penentu, runyam tidaknya politik Indonesia hari ini. Pasalnya, pemilu sebagai bentuk demokrasi partisipatif sangat mengandalkan coblosan sebagai gambaran utama. Semoga, 2019 jadi tahun politik yang bersih dan damai.











Post a Comment

Lebih baru Lebih lama