Program One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship atau akronim populernya OK Oce merupakan program pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Program ini dilakukan dengan melakukan pembinaan kewirausahaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bawah Sudin Koperasi dan UMKM. Pengangas awalnya adalah pengusaha yang juga sempat jadi Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno.

Namun, kita tahu, Sandiaga kemudian maju jadi cawapres, dan meninggalkan Anies mengelola Jakarta sendiri (karena setahun lebih belum mendapatkan wakil gubernur baru).

Apakah pada akhirnya Program OK OCE menjadi proyek sia-sia Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Tunggu dulu. Mari kita coba telaah dengan membaca tulisan saya yang pernah dimuat di koran beberapa waktu lalu:

Program OK OCE disebut-sebut terancam gagal, padahal program gerakan One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship dengan anggaran Rp98 miliar itu baru seumur jagung.
Program andalan Anies-Sandi saat kampanye ini pada awalnya ditujukan untuk menciptakan 200.000 wirausahawan baru di Jakarta. Program ini tampaknya sebagai representasi Sandiaga Salahuddin Uno yang berlatar belakang pengusaha. Semangatnya sendiri sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menambah jumlah pengusaha di Indonesia.
Namun, penutupan sejumlah gerai ritel OK OCE--karena tidak layak dijalankan secara bisnis--disebut oleh sejumlah politisi lawan kubu Anies-Uno sebagai indikator kegagalan.
Adapun, alasan lain adalah soal pemberian modal yang sebelumnya pernah dijanjikan ketika kampanye Pilkada DKI. Sayangnya, bukan diberi modal seperti yang dibayangkan warga Jakarta, para pelaku UMKM ternyata hanya dihubungkan dengan perbankan. Artinya, program ini bukan lembaga pembiayaan, hanya broker dan pelatihan saja.
Berbagai kritik yang mendera program pasangan Anies dan Sandiaga tak bisa dilepaskan dari persoalan politik, karena program OK OCE adalah bagian dari janji kampanye mereka. Apalagi, program ini akan diusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai program nasional. Sandi diketahui tetap membawa nama Oke Oce selepas kalah dalam pilpres.
Namun, sebenarnya apa yang salah? Salahnya, sejak awal program ini dikonsep untuk menarik perhatian publik, dikemas sebagai bantuan modal bagi yang berniat membuka atau mengembangkan usaha kecil. Janji bantuan modal jelas isu populer, namun seringkali sulit terealisasi. Beda dengan membangun ekosistem bagi kemunculan wirausahawan baru.
Masyarakat melihat bahwa utang kampanye Anies-Sandi bukanlah soal menelurkan pengusaha baru, melainkan program bagi-bagi modal usaha. Inilah yang berpotensi jadi jebakan kail dan ikan.
Anda tentu tahu pepatah populer--atau kepercayaan populer, "beri kail jangan beri ikan." Tampaknya, mudah saja orang mengatakan bahwa bantuan modal itu serupa dengan ‘kail’ dan bukannya lebih mirip ‘ikan.’
Namun dalam faktanya, bantuan modal pemerintah seringkali menjadi ‘ikan’ ketika sampai di masyarakat. Bantuan modal diubah menjadi "bantuan konsumsi."
Bukan rahasia bahwa sebagian masyarakat berharap mendapat modal dan tidak pernah dituntut mengembalikannya. Klausula bantuan modal harus dikembalikan seringkali kendor saat usaha yang dirintis dinyatakan gagal.
Program bantuan modal jelas sangat berbeda dengan pinjaman bank, yang akan tetap menuntut sekalipun debitur bangkrut. Oleh karena itu, jika program bagi-bagi modal diteruskan, Pemprov DKI tak akan bisa menjamin bakal tercipta 200.000 wirausahawan baru, atau 2% dari jumlah penduduk Jakarta.
Paling banter akan tercipta 200.000 pedagang musiman baru. Walaupun, menilai OK OCE saat ini gagal juga terlalu prematur karena parameternya kurang jelas dan kepemimpinan Anies masih panjang.
Sudah benar, gerakan kewirausahaan berbaju OK OCE ditujukan untuk membangun ekosistem, bukan melulu soal permodalan. Sayangnya, cara ini tidak akan berhasil dengan cepat, lantaran menjadi wirausahawan itu bermula dari mindset. Seseorang yang membuka warung kelontong tidak serta merta jadi wirausahawan.
Jadi jelas, proyek sejumlah bisnis ritel OK OCE di sejumlah tempat di Ibu Kota sama sekali tidak tampak sebagai upaya menciptakan wirausahawan baru. Bisnis ritel semacam ini rentan gagal, karena berada di ‘red ocean’ alias persaingan ketat.
PT Modern Sevel Indonesia, pemegang lisensi gerai 7-Eleven di Tanah Air, sudah merasakannya. Nah, apalagi kalau pembukaan gerai itu sekadar lipstik untuk menunjukkan wujud janji politik, jangan berharap banyak.
Menciptakan wirausahawan baru adalah masalah nasional, bukan hanya Jakarta. Presiden Joko Widodo sendiri menyebut bahwa rata-rata 14% penduduk negara maju merupakan wirausahawan, sedangkan di Indonesia baru mencapai 3,1%.
Namun, upaya untuk mencetak pengusaha-pengusaha baru itu jangan sampai masuk dalam jebakan ikan dikira kail.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama