Achmad Bakrie Award Kembali Ditolak

Setelah Romo Franz Magnis Suseno dan penulis Goenawan Mohammad, penolakan penghargaan Achmad Bakrie terjadi lagi. Sitor Situmorang dan Daoed Joesoef adalah dua penerima penghargaan Achmad Bakrie Award 2010 yang menolak penghargaan tersebut. Para penerima Achmad Bakrie Award 2010 adalah sebagai berikut:

Sitor Situmorang (bidang Kesusastraan)
Daoed Joesoef (bidang Pemikiran Sosial)
S. Yati Soenarto (bidang Kedokteran)
Daniel Murdiyarso (bidang Sains)
Sjamsoe’oed Sadjad (bidang Teknologi)
Ratno Nuryadi (Hadiah Khusus)

Daoed Joesoef dikenal sebagai menteri pendidikan dan kebudyaan Indonesia dari 1978 hingga 1983 dalam kabinet pembangunan III. Sebagai menteri pendidikan, ia sempat dikecam karena kebijakanya memperkenalkan NKK/BKK, sebuah kebijakan untuk membersihkan kampus dari kegiatan politik. Kebijakan itu melumpuhkan kegiatan politik mahasiswa. Kita mengenalnya juga sebagai salah satu pendiri CSIS (Centre for Strategic and International Studies), yakni sebuah think tank yang banyak dimanfaatkan sumbangannya oleh pemerintahan Orde Baru.

Sedangkan Sitor Situmorang adalah Sastrawan kenamaan. Dalam situs tokohindonesia.com ia dijululuki ‘Kepala Suku Sastrawan ‘45. Pria Batak ini pernah dekat dengan Soekarno, presiden pertama RI. Kedekatannya itu sempat membuatnya mendekam di penjara Rumah Tahanan Salemba selama delapan tahun. Penahanan tersebut tanpa proses verbal. Posisinya sebagai ketua umum lembaga kebudayaan nasional waktu itu ditengarai sebagai penyebabnya. Esai-esainya yang revolusioner memang bermuatan kritik-kritik tajam sehingga tidak disukai rezin Soeharto. Ia juga mewakili perkembangan puisi baru di Indonesia.
Penolakan kedua tokoh yang berbeda peran di masa lalu itu jelas ada kaitannya dengan nama Bakrie. Daoed menyatakan tak bisa menerima karena terkait persoalan Lapindo dan menyarankan uang 250 juta rupiah itu diberikan pada korban bencana lumpur. Penghargaan ini diadakan Freedom Institute, yang didukung penuh oleh keluarga alm. Achmad Bakrie, dengan tujuan mengembangkan dan memajukan kebebasan, kebudayaan, dan pengetahuan di Indonesia.  Setelah ponalakan ke sekian kalinya, agaknya ‘pamor’ penghargaan tersebut mulai susut. Sedangkan Freedom, melalui mulut Rizal Mallarangeng menyatakan tidak akan mencari pengganti dan menganggap penolakan tersebut berbau politik.
Sepak terjang Aburizal Bakrie, generasi kedua dari kelompok usaha keluarga Bakrie, memang menjadi alasan utama penolakan kedua tokoh. Tidak seperti Gunawan Mohamad yang mengembalikan penghargaan setelah sekian tahun, kedua tokoh ini mengikuti langkah Romo Magniz yang menolak sejak awal. Selain kasus lumpur Lapindo, kelompok usaha Bakrie juga diduga terlibat penggelapan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Tiga perusahaan yang diduga terlibat penyuapan itu adalah BUMI, KPC, dan Arutmin. Terakhir, kelompok Bakrie juga terlibat dalam kasus deposito Bank Capital.
Nama Bakrie juga tidak lepas dari Partai Golkar. Partai yang dikenal sebagai partai pemerintah di jaman Orba ini dinilai setengah hati dalam penyelesaian kasus Century yang melibatkan Sri Mulyani. Kegarangan mereka dianggap hanya untuk menyingkirkan mantan Bendahara Negara yang kini duduk tenang di Bank Dunia.  Selepas kepergian Sri Mulyani, Golkar tampak mulai mendekat lagi ke kubu SBY. Peran Bakrie di sekretariat gabungan dianggap bagian dari kongkalikong ini. Namun, layakkah sebuah penghargaan ini terlalu dikaitkan dengan Aburizal?
Penghargaan ini sejatinya memang tak diintervensi oleh keluarga Bakrie. Namun, bahwa masyarakat membacanya sebagai cara Bakrie membersihkan nama juga tidak salah. Uang hadiah yang jumlahnya sangat besar itu berasal dari keluarga Bakrie. Di dunia ini ada beberapa perusahaan besar yang memberikan penghargaan-penghargaan tertentu sebagai bagian dari upaya menjaga nama baik. Lihahatlah Rockefeller, pengusaha minyak dari AS pemilik Standard Oil. Rockefeller Foundation yang menyediakan dana triliunan rupiah untuk kegiatan-kegiatan sosialnya, dari beasiswa hingga penelitian sains. Atau Sampoena Foundation. Siapa yang tak akan selalu berpikir bahwa ada rokok di balik itu, meski pada kenyataannya mungkin berbeda.
Baru saja keluarga Bakrie mendirikan lembaga riset di Washington bernama Bakrie Chair for Southeast Asia Studies. Tentu lembaga riset itu tidak pernah semata-mata sebagai lembaga independen, namun selalu ada hubungan erat dengan penyokong (dana) utamanya. Lalu, di mana letak independensi peneliti dan ilmuwan yang bekerja untuk sebuah lembaga yang dibiayai oleh perushaan besar?
Barangkali, Sitor maupun Daoed ingin menjaga nilai-nilai kemerdekaannya. Sitor mungkin akan merasa sungkan membuat puisi kritik atas bencana lumpur Lapindo manakala nafasnya ditopang uang dari keluarga Bakrie. Ia mungkin, mungkin, perlu menjaga “kesehatan mental” masyarakat ini dengan menolak penghargaan bergengsi ini. Atau, jangan-jangan kita harus berpikir begini: kenapa pemerintah tidak bisa memberi penghargaan kepada manusia-manusia berharga di negara ini?

Komentar