fbpx
pendidikan kena pajak

Uang sekolah akan kena pajak, jika jadi ini daftar sekolah yang akan kena pajak

Saat ini jasa pendidikan termasuk objek yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai PPN. Dalam aturan PMK ini Pasal 2 Ayat 2 disebutkan bahwa jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN adalah jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Selain itu, jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, termasuk jasa pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Lihat daftar sekolah yang akan kena pajak

Rincian jasa penyelenggaraan pendidikan terbagi tiga yaitu  formal, non formal, dan informal

  • Jasa penyelenggaran pendidikan formal

Jasa penyelenggaran pendidikan formal dijelaskan di Pasal 4 huruf a  yaitu Jasa penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

  • jasa penyelenggaraan pendidikan non formal

Sementara, jasa penyelenggaraan pendidikan non formal meliputi penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan.

  • Jasa penyelenggaraan pendidikan informal

Jasa penyelenggaraan pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri,” bunyi Pasal 4 huruf c.

Rencana pemerintah dalam menghapus daftar jasa yang tidak dikenai PPN dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Jika RUU KUP ini diketok, bukan tidak mungkin seluruh jasa pendidikan ini dikenakan pajak.

Berita terbaru   Dari sembako sampai pendidikan pemerintah akan menambahkan PPN

Dalam draft RUU KUP tersebut diketahui pemerintah menghapus jasa pendidikan dari kategori jasa yang tidak dikenai PPN. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 4A ayat (3).

Sebagai informasi, tarif umum tertulis dalam pasal 7 ayat 1 RUU KUP tersebut, yang menjelaskan pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12% dari saat ini yang berlaku sebesar 10%.

Untuk PPN multi tarif tertuang dalam pasal 7A ayat 2 yang menuliskan bahwa dalam skema ini paling rendah dikenakan sebesar 5% dan paling tinggi 25%. Tarif tertinggi ini akan dikenakan untuk barang super mewah dan tarif terendah untuk barang kebutuhan pokok atau sembako.

Selain memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako, pemerintah juga memutuskan untuk memungut tarif PPN untuk jasa pendidikan atau sekolah.
Hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar dan diterima CNBC Indonesia, seperti dikutip Kamis (10/6/2021).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *