fbpx
untung dan rugi sembako kena pajak

Untung dan Rugi Sembako Kena Pajak

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan sembako kena pajak dengan analisa untung dan rugi menimbulkan banyak pendapat yang berkembang dimasyarakat, Sebagaimana informasi yang beredar bahwa dalam waktu dekat Pemerintah  bakal mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako. Hal ini termaktub dalam draft RUU KUP, sembako yang merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat yang dibutuhkan sehari-hari mulai dari beras hingga gula pasir dihapus dalam daftar barang yang dikecualikan dari pemungutan PPN.

Isu yang beredar ini menuai banyak penolakan mulai dari YLKI sampai pedagang sembako sendiri, namun tidak sedikit pihak juga yang mendukung rencana kebijakan ini, beberapa analisa mengenai untung dan rugi sembako kena pajak

Pengamat Pajak Danny Darussalam dari  DDTC (Danny Darussalam Tax Center), ada beberapa aspek yang perlu jadi pertimbangan pemerintah sebelum menetapkan keputusan ini, diantaranta termasuk soal besaran belanja pajak (tax expenditure) dari pengecualian PPN.  Menurut laporan belanja perpajakan yang dirilis tahun sebelumnya, tercatat bahwa belanja pajak dari kebijakan pengecualian PPN adalah senilai Rp 73,4 triliun pada 2019, atau sekitar 29 persen dari seluruh total belanja pajak Indonesia. “Artinya, jumlahnya signifikan. Jika kita cermati lebih lanjut, jumlah belanja pajak dari pengecualian PPN atas barang kebutuhan pokok adalah yang terbesar yakni sebesar Rp 29 triliun,” beber dia, Rabu (9/6/2021) sebagaimana dikutip dari kompas.com.

Darussalam melanjutkan pengecualian PPN bisa mendistorsi dan mengurangi netralitas dari sistem PPN. Selain itu, dapat berdampak bagi kinerja optimalisasi PPN. “Oleh karena itu tidak mengherankan jika IMF, OECD dan World Bank memberikan rekomendasi ke Indonesia untuk bisa mengurangi jumlah barang/jasa yang tidak kena PPN. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi broadening tax base,” ucap Darussalam.

Berita terbaru   Dari sembako sampai pendidikan pemerintah akan menambahkan PPN

Kemudian, kata Darussalam, soal keberpihakan pemerintah kepada masyarakat khususnya atas keterjangkauan barang kebutuhan pokok dapat dilakukan melalui dua jalur  yaitu Jalur pengecualian PPN yang berpotensi membuat alokasinya tidak tepat sasaran karena atas barang yang sama juga dinikmati oleh kalangan menengah-atas. Jika demikian sebut dia, keberpihakan bisa dilakukan melalui belanja, yaitu subsidi maupun bantuan sosial atau program lainnya. “Dengan demikian, kebijakannya lebih tepat sasaran sekaligus bisa mengendalikan belanja perpajakan yang polanya terus meningkat antarwaktu,” pungkas dia.

Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan detail pemerintah mengenai rencana sembako kena pajak tersebut lantaran bisa menurunkan daya beli. Namun demikian, kebijakan pengenaan pajak sembako sepertinya tidak langsung diterapkan, mengingat Indonesia masih dalam tahap pemulihan ekonomi.

Pemerintah pasti tahu bahwa kenaikan PPN akan menaikkan harga dan menghantam daya beli dan konsumsi. Jadi bisa berdampak negatif ke pemulihan ekonomi. Tentunya ini dihindari,” kata Piter saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/6/2021). Piter melihat, ada kemungkinan pajak untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat bakal diturunkan. Hal itu tercermin ketika pembuat kebijakan memasukkan skema multitarif sebagai opsi. Dengan skema multitarif, barang kebutuhan masyarakat akan dipajaki lebih rendah, sedangkan barang mewah yang umumnya dikonsumsi masyarakat menengah atas bakal dipajaki lebih tinggi. “Pemerintah merencanakan tarif PPN tidak satu untuk semua, tapi berbeda-beda. Untuk barang pokok sehari-hari PPN lebih rendah jadi menguntungkan masyarakat kecil. Sementara barang sekunder, barang mewah, dinaikkan PPN-nya dengan tujuan menaikkan penerimaan pajak,” ucap Piter.

Hal berbeda dilontarkan oleh Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Tulus beranggapan bahwa wacana pajak baru ini dianggap sebagai kebijakan yang tidak manusiawi, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, saat daya beli masyarakat sedang turun drastis.

Berita terbaru   Uang sekolah akan kena pajak, jika jadi ini daftar sekolah yang akan kena pajak

“Pengenaan PPN akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen, berupa kenaikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi jika ada distorsi pasar, maka kenaikannya akan semakin tinggi,” kata Tulus dalam keterangan tertulis.

Ia mengatakan, pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat.

“Oleh karena itu, wacana ini harus dibatalkan. Pemerintah seharusnya lebih kreatif, jika alasannya untuk menggali pendapatan dana APBN,” tambahnya.

Senada dengan YLKI, IKAPPI termasuk salah satu yang melayangkan protes dan tidak setuju dengan wacana pajak ini. Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri meminta pemerintah menghentikan wacana ini. Mereka menilai, pengenaan PPN untuk barang pokok akan membebani masyarakat.

Dengan rencana pemerintah memberlakukan sembako kena pajak akan memberikan dampak lebih, saat ini saja, pedagang pasar kesulitan karena mengalami penurunan omzet sekitar 50 persen. Pemerintah pun dinilai belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir. Dia mengambil contoh beberapa bahan pangan, seperti cabai dan daging sapi. Belakangan, harga cabai naik mencapai Rp 100.000. “Mau dibebani PPN lagi? Gila, kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Ini malah mau ditambah PPN lagi, gimana enggak gulung tikar,” kata dia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *