fbpx
sembako kena pajak

Dari sembako sampai pendidikan pemerintah akan menambahkan PPN

Pemerintah rencananya akan menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok alias sembako. Sembako kena PPN itu termuat dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan adanya wacananya ini kemungkinan kedepan sembako akan dikenakan PPN yang sebelumnya tidak.

Info terbaru dari detik.com Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan opsi tarif PPN untuk sembako. Salah satunya adalah opsi dikenakan tarif 1%.

Barang dan Jasa yang kena pajak

Adapun sembako yang bakal dikenakan PPN adalah

1. Beras
2. Gabah
3. Daging
4. Jagung
5. Telur
6. Kedelai
7. Gula
8. Sagu
9. Garam
10. Susu
11. Buah-buahan
12. Sayur-sayuran

Sebelumnya, barang-barang itu dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017. Sedangkan dalam draft RUU pasal 4A, sembako dihapus dalam kelompok barang yang tak dikenai PPN. Selain sembako, RUU KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN. Namun, hasil tambang itu tak
termasuk hasil tambang batubara.

Bukan hanya sembako dan barang tambang, pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain

  • jasa pelayanan kesehatan medis
  • jasa pelayanan sosial
  • jasa pengiriman surat dengan perangko
  • jasa keuangan dan jasa asuransi
  • jasa pendidikan
  • jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan,
  • jasa angkutan umum di darat dan di air
  • jasa angkutan udara dalam dan luar negeri
  • jasa tenaga kerja
  • jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
  • jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
Berita terbaru   Uang sekolah akan kena pajak, jika jadi ini daftar sekolah yang akan kena pajak

Protes soal pajak baru

Rencana diberlakukannya pajak untuk sembako dan jasa ini sudah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, banyak yang menolak wacana ini dan meminta pemerintah menkaji ulang, diantaranya

YLKI

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi beranggapan bahwa wacana pajak baru ini dianggap sebagai kebijakan yang tidak manusiawi, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, saat daya beli masyarakat sedang turun drastis.

“Pengenaan PPN akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen, berupa kenaikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi jika ada distorsi pasar, maka kenaikannya akan semakin tinggi,” kata Tulus dalam keterangan tertulis.

Ia mengatakan, pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat.

“Oleh karena itu, wacana ini harus dibatalkan. Pemerintah seharusnya lebih kreatif, jika alasannya untuk menggali pendapatan dana APBN,” tambahnya.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI)

IKAPPI termasuk salah satu yang melayangkan protes dan tidak setuju dengan wacana pajak ini. Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri meminta pemerintah menghentikan wacana ini. Mereka menilai, pengenaan PPN untuk barang pokok akan membebani masyarakat.

Saat ini saja, pedagang pasar kesulitan karena mengalami penurunan omzet sekitar 50 persen. Pemerintah pun dinilai belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir. Dia mengambil contoh beberapa bahan pangan, seperti cabai dan daging sapi. Belakangan, harga cabai naik mencapai Rp 100.000. “Mau dibebani PPN lagi? Gila, kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Ini malah mau ditambah PPN lagi, gimana enggak gulung tikar,” kata dia

Partai Politik

Bukan hanya dari YLKI suara yang sama juga diperdengarkan oleh beberapa partai politik juga menolak wacana ini, mulai dari Nasdem hingga PPP.

Berita terbaru   Untung dan Rugi Sembako Kena Pajak

Pembeli dan Penjual Sembako

Masyarakat umum juga banyak  melontarkan hal yang sama, menolak sembako kena PPN, baik dari pembeli maupun penjual sembako, menurut mereka penambahan pajak untuk bahan kebutuhan pokok akan meningkatkan harga yang berimbas menurunnya daya beli sehingga praktis akan menurunkan pendapatan mereka. Pemerintah berwacana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke beberapa bahan pangan alias sembako. Artinya, nanti beli sembako kena pajak.

Center of Reform on Economics (Core)

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan bahwa sembako yang dijadikan obyek pajak baru akan mengikis daya beli masyarakat. Bagaimana tidak? Masyarakat begitu tergantung dengan sembako setiap hari.

MPR

Wakil Ketua MPR Arsul Sani pun mengatakan hal yang sama terkait dengan wacana pemberian pajak ini. Ia menilai ini sebuah ketidakadilan. Alasannya jelas, karena beberapa waktu lalu, pemerintah melakukan penyesuain pajak diantaranya dengan memberikan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPN-BM) untuk kendaraan bermotor.  Pemerintah juga merelaksasi pajak properti, hingga tax amnesty (pengampunan pajak) dan beberapa insentif pajak lain dengan alasan meringankan beban masyarakat di tengah pandemi. Padahal, menurut Arsul, hanya sebagian kecil rakyat Indonesia saja yang diuntungkan dari kebijakan tersebut.
“Khususnya mereka yang berstatus kelas menengah ke atas yang memiliki kemampuan dan daya beli atas mobil yang mendapatkan keringanan PPN-BM,” kata dia. “Ini artinya, pemerintah rela kehilangan salah satu sumber pendapatan fiskalnya,” ucap dia. Arsul menilai, apabila kemudian untuk menutup kehilangan sumber fiskal, pemerintah mengganti dengan menambah beban pajak pada barang kebutuhan pokok yang menjadi hajat hidup
seluruh rakyat, maka patut dipertanyakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *