eform.bri.co.id/bpum

login di eform.bri.co.id/bpum bukan cara untuk mendapatkan bantuan usaha mikro BPUM

Bantuan pemerintah untuk pelaku usaha mikro (BPUM) tahun 2021 sudah terbuka, namun banyak masyarakat salah memahami mengenai login di website eform.bri.co.id/bpum. Mereka mengira dengan mengakses situs dari BRI tersebut merupakan cara untuk mendaftar bantuan presiden bagi UMKM atau BPUM. Hal ini disebabkan karena pencairan bantuan presiden untuk UMKM tahun 2021 melalui bank BRI.

Fungsi dari website BRI ini sebenarnya adalah memastikan penerima bantuan BPUM tersebut, agar calon penerima tidak perlu lagi melakukan antrian di BRI hanya untuk mengecek nama mereka termasuk salah satu penerima manfaat dari bantuan presiden ini, cukup mengakses website ini di rumah sehingga menghidari kerumunan.

Menurut Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto, Terkait dengan layanan pengecekan penerima BPUM 2021 melalui laman website https://eform.bri.co.id/bpum saat ini telah kembali dibuka, seperti yang dilansir kompas tanggal 3/4/2021. Jadi bukan cara untuk mendapatkan bantuan pelaku usaha mikro, tetapi untuk mengecek penerima bantuan tersebut.

Apabila sudah tercatat mendapatkan BPUM maka dapat segera langsung mendatangi kantor BRI terdekat dengan membawa identitas diri. Sedangkan, untuk pencairan dana BPUM dapat dilakukan selama nasabah telah melengkapi dokumen Surat Pernyataan dan/ kuasa
Penerimaan dana BPUM serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), sebagaimana isi dalam siaran pers dikutip dari Laman BRI. Saat ini selain pengecekan di situs https://eform.bri.co.id/bpum, BRI juga aktif mengirimkan SMS pemberitahuan kepada para penerima bantuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi. Sedangkan yang tidak memiliki nomor telepon seluler  didatangi oleh tenaga pemasar BRI yang tersebar di seluruh Indonesia.

Persyaratan Umum Pendaftaran BPUM

Adapun persyaratan dalam menerimana Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) adalah sebagai berikut :

  • Warga Negara Indonesia
  • Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  • Anda harus memiliki Usaha Mikro
  • Anda bukan ASN, TNI/Polri maupun Pegawai BUMN/BUMD
  • Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR.
  • Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Setelah memenuhi syarat diatas, anda sudah bisa mendaftarkan diri ke pengusul BPUM dibawah ini.

  • Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah anda berdomisili
  • Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum
  • Kementerian/Lembaga
  • Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK

Cara mendaftaran BPUM

Pelaku usaha mikro bisa mendaftarkan dirinya kepada pihak pengusul yang telah ditentukan, yakni dinas atau badan yang membidangi koperasi dan umkm di tingkat kabupaten/kota.

Sebelum mendaftar, siapkan dokumen dan data pendukung sebagai berikut:

  • NIK sesuai KTP Elektronik
  • Nomor KK
  • Nama lengkap
  • Alamat Bidang usaha
  • Nomor telepon

Setelah melakukan pendaftaran selanjutnya, dinas atau badan pengusul harus melakukan verifikasi dan pencocokan data hingga dipastikan benar.

Pengusul kemudian menyampaikan usulan calon penerima BPUM pada dinas atau badan yang membidangi koperasi dan umkm di tingkat Provinsi Dinas atau badan yang membidangi koperasi dan UMKM di tingkat provinsi meneruskan usulan tersebut pada deputi penanggung jawab program BPUM di Kemenkop UKM Kementerian akan melakukan validasi data usulan penerima BPUM

Cek bantuan  BPUM UMKM

  • Login https://eform.bri.co.id/bpum
  • Isi nomor eKTP (NIK)
  • Mengisi kode verifikasi
  • Klik proses inquiry

Selanjutnya, akan keluar pemberitahuan apakah berhak mendapatkan bantuan atau tidak Jika bukan sebagai penerima, akan ada notifikasi “Nomor e-KTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM”. Jika terdaftar sebagai penerima, akan muncul notifikasi sebaliknya. Apabila tercatat untuk mendapat BPUM maka bisa segera menghubungi kantor cabang BRI terdekat untuk waktu atau jadwal pencairan.

Berita terbaru   11 ribu peserta program Prakerja gelombang 12 dicabut, membuka peluang gelombang 17 dibuka kembali

Dana BLT ini memiliki batas pencairan hingga tiga bulan setelah dana sudah disalurkan. Bila tidak dilakukan pencairan atau konfirmasi sama sekali, maka pihak perbankan harus mengembalikan dananya kembali ke pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *